Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman

Rio Dharma - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study was aimed to determine the effect of (1) functional supervising , and (2)accounting system toward the accountability of govermental institution.

The research is causative. The population were all working units (SKPD) in Pariaman City regency. Technique in taking sampling  was  a  total  sampling method  and obtained 27 SKPDs.  Type  of  data  used  was  subject  data  and  the   data  source  used  wasprimary data.  Data collection method  used was by using questionnaires. The analysis used was multiple regression analysis.

The result shows that functiona supervising significantly give positive effect to the accountability of govermental institution and the imlpemetation accounting system doesn’t significantly influence the accountability of govermental institution .

Key words : functional supervising, accounting system, the accountability of govermental institution .


Full Text:

PDF

References


Abdullah, Hilmi. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta). KOMPAK.No.13, Januari-April 2005 Hal: 37-67.

Andyani, Nurul. 2008. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Universitas Widyatama, Skripsi

Aribowo, Fajar. 2007. Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas. Harian Bisnis Indonesia.19 November 2007.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar Susanto. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Gramedia

Bergman, Michael and Jan-Erik Lane. 1990. Public policy in a principal-agent

framework. Journal of Theoretical Politics 2(3): 339-352.

BPKP, 2007. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, edisi kelima (tersedia pada http://www.bpkp.go.id).[15/5/2011]

BPK RI. 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Untuk Tahun Anggaran 2007. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan BPK RI di Pekanbaru.

Christensen, J. G. 1992. Hierarchical and Contractual Approaches to Budgetary Reform. Journal of Theoretical Politics. 4(1): 67-91.

Darma, E. S, 2004, “Pengaruh Kejelasan Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah”, Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004

Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit PSKK-UGM

Fozzard, A. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in The Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting, Overseas Development Institute, London.

Ghozali, Imam. 2006. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”.Semarang : Badan Penerbit Undip

Halim, Abdul, Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2001.

Inpres No. 7 Tahun 1999, Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jones, P dan J.Bates. 1990. Public Sector Auditing: Parctical Techniques For An Integrated Approach, London: Chapman and Hall

Kasim, Azhar. 2009. Sistem Pengawasan Internal dalam Administrasi Negara Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pengawasan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: memperkuat Fungsi Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dalam Era Pemerintahan Baru”. Jakarta : FHUI.

Kevin Lane Keller., 2003, Strategic Brand Manajemen, Second Edition, Prentice Hall

LAN, BPKP. 2000. Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Lane. (2000). Jilid 1 (Marketing Management, Twelfth Edition). Terj. Benyamin

La Midjan, dan Azhar Susanto. 2000. Sistem Informasi Akuntansi 1. Edisi Keenam: Lembaga Informasi Akuntansi

Lupia, Arthur. Delegation of Power: Agency Theory, dipublikasikan di Neil J. Smelser; dan Paul B. Baltes, 2001, (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 5: 3375-3377, Elsevier Science Limited, Oxford, UK.

Lembaga Adminstrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mardiasmo. 2003 Perpajakan edisi revisi,Yogyakarta, Andi

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.

McCubbins, M. D.; R. G. Noll; dan B. R. Weingast. 1987. Administrative Procedure as Instruments of Political Control. Journal Law, Economic and Organization. 3: 243-79.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Mohammad, Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta

Moe, Terry M.. 1984. The New Economics of Organizations. American Journal of Political Science. 28(4): 739-77.

Narko. 2007. Sistem Akuntansi. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta.

Nurhayati, Isnaeni. 2004. Pengaruh penerapan SAI dan SAKIP terhadap kelayakan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. UNPAD, Tesis.

Nurkhamid, Muhammad. 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 3, No. 1, 45-76.

Nusantoro, Sunarno Agus. 2009. Efektivitas Penerapan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Di Kabupaten Tasikmalaya. Thesis pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FEUI).

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [09/12/2012]

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]

Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pekbis Jurnal, Vol.3, No.3, November 2011: 560-568 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu) Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina.

Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung.

Revrisond Baswir. (1999), Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Yogyakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.

Sjamsiar. 2006. Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi. Manggaukang Raba

Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disertasi.Unpad.

Surya, An Nissa Sumunar. 2004. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Skripsi. Universitas Padjadjaran.

Thompson, F.; dan L. R. Jones. 1986. Controllership in the Public Sector. Journal of Policy Analysis and Management. 5(3): 547-571.

Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Wasistiono, Sadu. 2010. Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah. Bandung : Fokusmedia