Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)

Arif Fuadi - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP

Abstract


Padang as the capitalcity of West Sumatra, based on the results of the Local Government Financial Reports Fiscal Year 2008 to 2010 received opinions Wajar Dengan Pengecualian. The results of this examination caused by Government Financial Statements did not complete the value of characteristics information from the financial statements it self. The value of local government financial reporting information is influenced by several factors: the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance and the system of internal control. The writer wanted to know the effect those factors to the value of local government financial reporting information. To test this hypothesis, the writer used primary data. The techniques analysis of data used path analysis with the capacity of human resources, the utilization of information technology and the control of regional finance as exogenous variable and the system of internal control as an intervening variable. After the data was analyzed, it found that all of the factors have a significally give positive influence to the value of local government financial reporting information. It means, if the capacity of human resources, the utilization of the information technology, the control of regional finance and the system of internal control better than before, the information and financial report which produced by the government will be better also. It is recommended to the local government to do a review about the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance and the system of internal control to make financial reporting so it has information value.

Key words: information value, the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance, the system of internal control.


Full Text:

PDF

References


Arens & Loebbecke. (2008). Auditing Pendekatan Terpadu. Jakarta: Salemba Empat.

Bambang Yudoyono. (2003). Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hindri Asmoko (2006). “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian”. Melalui (http://www.bppk.depkeu.go.id).[1 Desember 2008].

Husein Umar. (2008). Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Rajawali Pers.

Indra Bastian. (2001). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: BPFE.

Jones, R., & M. Pendlebury. (2000). Public Sector Accounting. 5th Edition. London: Pitman Publishing

Ketetapan MPR RI Nomor II Tahun 1988 tentang GBHN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2011 Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementrian Keuangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Munandar. (2001). Budgeting. Yogyakarta: BPFE.

Porter, Thomas, (1992). EDP Pengendalian dan Auditing. Jakarta : Erlangga.

(2008). “Pengawasan Anggaran 2009 Diperketat.” Padang Ekspres. (3 September 2008). Melalui (http://www.padangekspres.co.id).[1 Desember 2008]

(2011).”Laporan Realisasi Anggaran 2011”Kota Bukittinggi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Revrisond Baswir. (1999). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Saponah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. SNA VI.

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sugiyono. (1999). Metode PenelitianAdministrasi. Bandung: Alfabeta.

Syakhroza, A. (2002). “The Effect of Politics on Budgetary Control: A Study of Fertilizer Industry in Indonesia.” International Journal of Business Studies. Vol 10. Hlm. 75-96.

T. Hani Handoko. (1995). Manajemen Personalia, Jakarta: Ghalia Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Widjaja. (2004). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja Gunawan. (2002). Pengelolaan Harta Kekayaan Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zulkiflli, Amsyah. (2003). Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: Gramendia Pustaka Utama.