Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Studi Pada Kabupaten dan Kota se- Sumatera)

Nini Suryani - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aimed to develop a map of the financial districts / cities in Sumatra before and after Permendagri. issued. 13 in 2006, primarily based on the performance of local revenue, the study was limited in terms of revenue and focuses on PAD District and State in Sumatra. The parameters used are the performance calculation and analysis of revenue by the size of Share and Growth: Mapping and Analysis of Financial Capability Areas with Quadrant Method and is classified as a type of research that is descriptive comparative research. The population in this study is a district and town in Sumatra while the sample in this study was the District and the City did not region expansion and autonomous regions during the study period (2001-2011). This study used purposive sampling techniques Sampling. The data used are secondary data quantity to be classified at the time of collection of time series cross section. The data source is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance collected by technical documentation, analytical techniques used the quadrant method. Research findings show the results of the mapping before and after Permendagri 13 in 2006 that there was a decrease in the number of areas in quadrant I and II, while for III quadran unchanged but in quadrant IV increased the number of area when compared between before Permendagri issued 13 in 2006. Suggestion fo research (1) improving the quality of human resources, (2) preparation of facilities / infrastructure and supporting basic, (3) pay attention to the rules and regulations economical aspects, efficiency and neutrality; (4) revitalization ofthe institutions concerned, including the decentralization of investment licensing authority; (5) facility policies to provide incentives more attractive to investors, and (6) the optimization potential of the local economy is so beneficial to the area.

Keywords : Financial capability area, the reception of PAD, before Permendagri No. 13 in 2006 and No. Permendari after, 13 in 2006, the districts / cities in Sumatera


Full Text:

PDF

References


Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159

Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

______________. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

______________. 2007. “Peta Kemampuan Keuangan Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ?” (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah. http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2511/(20 Maret 2013)

Brata Kusumah, D dan Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : PT Gramedia

Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah,2004, Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Departemen Keuangan Republik Indonesia

Dinata, Gita, 2013. Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang

Frediyanto, Yanuar, 2010. Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang

Halim, Abdul, 2001. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiskal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kompak, No.2 Mei.

______________2004. Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Haryadi, Bambang, 2002. Analisis Pengaruh Fiskal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur). Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang.

Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis PerekonomianDaerah.http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel _3.htm

______________2002. Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi

Marihot, P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mudrajat Kuncoro. 2004. Otonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga

Revrisond Baswir. 2001. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta BPFE-Yogyakarta

Republik Indonesia, Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

______________Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

______________Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

______________ Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

I

Sugiyono. 2002. Metode Peneitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Setiaji, W. dan P.H. Adi 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran (Studi Empiris dan Kota se jawa-Bali, Makalah Dipresentasikan Dalam Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanuddin Makasar

Unila, Ris, 2012. Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara, Medan

Yani, Ahmad, 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta