Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang

Indah Wulandari - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aimed to examine: 1) The effect of functional supervision to support public accountability on padang city government. This type of research that is classified as causative research. The population in this study is SKPD Padang. The selection of the sample with total sampling method. The data used in this study in the form of primary data. Data collection techniques with survey techniques by distributing questionnaires to each head and the entire head of the SKPD.The research proves that functional Supervision significant and positive impact on public accountability.In this study suggested: 1) For a functional regulatory authorities in order to continue to perform its role in overseeing the optimal and better . 2) In the next study can add variables that affect other Public Accountability such as eksternal control, and supervision of DPRD, Audit performance and Auditor independency.

Keywords: functional supervision, public accountability


Full Text:

PDF

References


Arikunto,Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Baswir, Revrisond. 2005. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Jogjakarta : BPFE

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

Halim, Abdul dan Theresia. 2007. Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Hudana, Revy Septhian. 2011. Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung

Husen, La Ode. 2004. Hubungan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pengawas Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: CV. Utomo.

Imam Ghozali. 2007. Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jones, Rowan and Pendle Bury. 2003. Public Sector Accounting. 4th Edition. London: Prentice Hall.

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik.. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah,. Jurnal Akuntansi pemerintah Vol 2, No.1. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pe-merintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [09/12/2012]

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]

Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung.

Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Satria,budi.2010. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNP. Padang.

Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.

Supardi, Deddy. Wiarty, Sheirly. 2009. Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.

Tuanakotta,2007, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).Amerika Serikat.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. 1.

Juni. Hlm. 66-88.

Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]

Wasistiono, Sadu. 2010. Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah. Bandung : Fokusmedia.

Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.