Pengaruh Kejelasan Tujuan Dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas Di Pemerintah Kota Padang)

Cyntia Carolina - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aims to determine how much influence the clarity of purpose and the usefulness Tops Support Systems at the Department of Regional Financial Accounting in Government of Padang. The sampling technique using total sampling. The study sample was obtained from the head of the finance sub-section, treasurer, vice treasurer, part verification, and the holder of the goods. Type of data used is primary data. Data were analyzed using multiple linear regression. The results showed that a significant purpose of clarity bepengaruh positively to the usefulness of financial accounting systems area, whereas no significant effect supervisor support positively to the usefulness of financial accounting systems area.

Keywords: Clarity of Purpose, Support Tops, Usefulness of Regional Financial Accounting System.


Full Text:

PDF

References


Abdullah, M. Faisal, 2005, I Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kedua Cetakan Kelima: Penerbitn Universitas Muhammadiyah

Alam, S. 2004. Akuntansi SNA kelas XI. Jakarta : Erlangga

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. 2010. Opini LKPD di Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Bastian, Indra. 2007. Sistem Sektor Akuntansi Publik, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat

Bodnar, G.H & William, S. Hopwood. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: PT Indeks

Dessler garry. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga

Fitriyah, Lailatul. 2010. Efektifitas Pelatihan “Effectivecommunication” terhadap Kinerja Karyawan PT.ECCO Indonesia.Jurnal

Gibson, Ivancevist, dan Donnelly. 1993. Organisasi Perilaku: Struktur dan Proksi Edisi 5. Jakarta : Erlangga

Gibson, Ivancevist, dan Donnelly. 2005. Organisasi Perilaku. Jakarta : Erlangga

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta

Halim, Abdul. 2003. Akuntansi dan Pengendalian Daerah. Yogyakarta : UMP AMP YPKN

Handoko, Hani. (2001). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta

Hendriksen, M.C. 2005. Accounting Theory, Ed. New Jersey: Person Education, Inc.

Hidayat, Heri. 2008. Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan SSistem Informasi Keuangan Pemrintah Daerah (SIKPD) Way KAnan dengan Peraturan Pemrintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Thesi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Ikhsan, Arfan dan Ishak Muhammad. 2005. Akuntansi Keprilakuan. Jakarta: Salemba Empat.

Ikhsan, Arfan dan M.Ishak. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat

Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta:ANDI

Latifah, Lyna dan Sabeni Arifin. 2007. Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Jurnal SNA X : Universitas Diponegoro

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta

Midjan, La dan Azhar Susanto (2001). Sistem Informasi Akuntansi I, Bandung: Informatika Akuntansi

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta : Salemba Empat

Nordiawan, Deddi. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat

Nurdin, Diana. 2012. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta

Nurlaela, Siti dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. Jurnal SNA XIII

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Puspita, Winda. 2011. Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Skripsi. Padang : Universitas Andalas

Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia

Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia

Republik Indonesia. Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara Republik Indonesia

Riyanita, Risya. 2012. Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta

Robbins, P.Stephen. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta : PT Indeks

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Bussiness II. Jakarta : Salemba Empat

Shield, M. D., and S.M Young. (1995). Behavioral Model for Implementing Cost Management System. Journal of Cost Management (Winter), 17:25

Suwardjono. 2005. Perekayasaan Akuntansi Keuangan. BPFE: Yogyakarta

Tim Pokja. 2001. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah : Jakarta

Wibisono, Dermawan. 2006. Manajemen Kinerja. Jakarta : Erlangga

Yuliana, Risna. 2012. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta