DETERMINAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi)

Fachru Rozi - Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aims to examine the effect of regional expenditure, regional wealth, audit opinion and the level of local government independence on the disclosure of financial information in the local government website. This research uses agency theory and theory of legitimacy. This research consists of 42 sample districts / cities in West Sumatra, Riau and Jambi provinces. The results of this study show that regional expenditure, regional wealth and audit opinion do not affect the disclosure of financial information in the local government website, while the level of local government independence has a positive effect on the disclosure of financial information in the local government website.

Keywords: disclosure of financial information in local government website, regional expenditure, regional wealth, audit opinion, level of independence of local government.


Full Text:

PDF

References


Aditya Rahman, dkk. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.

Afryansyah, R. D., & Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting,2(3): 1-11.

Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.

Bertot, John C, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. 2010. Using ICT to Create a Culture of Transparancy : E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. Government Information Quarterly. Vol 00659.

Febrianty S.Y., dan Jatmiko W.T. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemda. Jurnal Universitas Diponegoro.

Garcia & Garcia-Garcia. 2010. Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. Local Government Studies, Vol. 36, No. 5, 679-695.

Garcia-Sanchez et al. 2013. Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Government. Journal of Cleaner Production 39, 60-72.

Ghozali, Iman dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi. Keempat. Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, Sri. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII, No. 2, Tahun 2010. STIA LAN Jakarta.

Haniffa, R. & Cooke, T.E. (2005) Impact of Culture and Governance Structure on Corporate Social Reporting, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 24 Issue 5, p.391-430.

Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendriksen, Eldon S., Michael F. van Breda. 2002. Teori Akuntansi. (Terj.). Herman Wibowo. Batam : Interaksara.

Hilmi, Amiruddin Z dan Dwi Martani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.

Hudoyo, Y. T., & Mahmud A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah.Accounting Analysis Journal, 3 (4) : 485-492.

Jensen, M., & Meckling, W. 1976. Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3, 305-360.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Khasanah, N.L. & Rahardjo, S. N. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, Hal 1-11.

Ladya, Risqa A.R.S & Johan Arifin. 2016. Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XX Jember, 2017

Laswad, Fawzi et al. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24; 101–121.

Liestiani, A. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Lindbolm, C.K. 1994. The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure. New York : Critical Perspectives on Accounting Conference.

Marston, C., & Polei, A. (2005). Corporate Reporting on The Internet by German Companies. International Journal of Accounting Information Systems, 5(3): 285-311.

Martani, et al. 2013. Disclosure of Non-Financial Information about Public Service on the Official Website of Local Governments in Indonesia.

Martani, et al. 2014. Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 60, No. 3.

Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia.

Muhammad, Bagus H. P. 2012. Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif E-Government pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia.

Moon, J. 2002. The Evolution of E-government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?. Public Administration Review, 62 (4), 424-433.

Mya Dewi Trisnawati dan Komarudin Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram.

Nordiawan, dkk. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1, 3(1): 1-12.

Puspita, R.,& Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-22 September 2012.

Rahmad Dian Arfryansyah dan Haryanto. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013.

Rahman, Aditya dkk. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013.

Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. Media Ilmiah Akuntansi, 1(2): 28-48.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Republik Indonesia. 2011. Praturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Rora Puspita . 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. Depok.

Sekaran, Uma, 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keaungan Indonesia, 9(2): 154–170.

Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. Skripsi FEB UNDIP Semarang.

Sari, Rora Puspita. 2010. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pemerintah Daerah di Indonesia pada Situs Pemerintah Daerah Tahun 2010. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Styles, Alan K., and Tennyson, Mack. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol. 19, No. 1, pp: 56-92.

Suchman, M. C. 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approachs. Academy of Management Journal , Vol. 20, No. 3, 571-610.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Suwardi, A. 2012. Data Panel: Teori Dasar dan Aplikasi di STATA. Departemen Ilmu Ekonomi –Universitas Indonesia.

Trisnawati, M, D., & Achmad, K,. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok.

Xiao, J. Z., Yang, H., & Chouw, C. W. (2004). The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet- based disclosures by listed Chinese Companies. Journal of Accounting and Public Policy, 23 (3): 191-225.

Yentifa. 2010. Kebutuhan Investor dan Kreditor atas Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwekerto.

Yurisca Febriyanty Sinaga dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2011. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah.