ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA SE-SUMATERA BARAT

YURISDICTIE C. KHARISMA - Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aims to determine how the quality of local government websites in the cities of West Sumatra Province assessing its transparency, accountability, effectivity, and efficiency. This research used quantitative-descriptive method. Documentation and bibliography are used for the data collection process using scoring analysis techniques. The results showed: (1) The quality of the website in accordance with the principles of good governance in the City in West Sumatra is still low (2) The factor causing the low quality of the website is the lack web development experts, as such the website is not well managed, the provision of minimal information, absence of standardization of infrastructure, and lack of government oversight. (3) Efforts to overcome these barriers are conducting training for staffs, providing routine evaluations in website development, and imposing sanctions on websites that do not conform with standards.

Keywords: E-government, good governance, tranparation, accountability, effectivity, efficiency


Full Text:

PDF

References


Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.

Afriyanti, Dwi. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta.

Andriariza, Yan. 2014. Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Sragen Analysis Of Application Of E-Government In The District. Jakarta Pusat:Vol 3 No 1.

Annisa Ningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. Diambil dari http://ovy19.wordpress.com. diakses (2 Februari 2018).

Aprilia Nurina Shanty, Andy Fefta Wijaya, Suryadi. 2014. Efektivitas website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah. Malang : Vol 17 No 2.

Arum Sari Kusuma Dewi, Wahyu Agus, Winamo. 2012. Implementasi E-government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. Jember : ISSN 1412-5366.

Auditya, Lucy. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Bengkulu:Volume 3 Nomor 1.

Cahyadi Arif. 2016. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Surabaya.

Connely Brian, Trevis. 2011. Signaling Theory A Review and Assessment.

Cordella, Antonio, Tempini, Niccolo. 2015. E-government and Organizingnal Change: reporting the role of ICT ang Bureaucrary in Public Service Delivery. Uk: Government Information Quartely.

Dewi, DPKR. 2015. Agency Theory. Unud. Diambil dari http://eropo.unud.ac.id. Diakses tanggal (5 Januari 2018).

Dwi Martani, Debby Fitriasari, Annisa. 2013. Transparansi Keuangan Dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Bandung.

Dwiyanto, Agus. 2006. Transparansi Pelayanan Publik. Yogyakarta.

Efferin, Sujoko. 2012. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta.

Fadzil, Nyoto. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Daerah. Jakarta

Hakiki, Erisva. 2017. E-goverment dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah. Riau.

Hardono, Wisnu. 2015. Analisis Kualitas dan efektifitas E-Government Sebagai Media Pelayanan Publik Di Pemerintahan Dearha Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.

Haryanto. 2008. Agency Theory. Diambil dari : http://e-journal.uajy.ac.id (5 Januari 2018)

Heryana, Toni. 2013. Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan. Cianjur.

Indiahono, Dwiyanto 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta.

Irawan, Bambang. 2013. Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Samarinda.

Jarot, Dimas Bayu. Ini Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal. Diambil dari : http://nasional.kompas.com (25 Januari 2018)

Jauhari Arif, Hasan Basri, Shabri. 2015. Penerapan Good Governance Berbasis E-Goverment dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Banda Aceh:ISSN 2302-0164.

Khudri, Yusuf dkk. 2013. Analisis Kualitas Desain dan Kunjungan Situs Pemerintah Derah Di Indonesia. Bandung

Krishna Putu Yogiswara, Piers Andreas Noak, Ketut Winaya. 2015. Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik. Klungkung.

Kurniawan, Agung. 2017. Akuntabilitas dan Trasnparansi dalam Pelayanan Publik. Diambil dari : http://dokupdf.com (4 Januari 2018).

Martha. 2014. Transparasi dan Akuntabilitas. Diambil Dari: https://repository.widyatama.ac.id. (5 januari 2018).

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik: Jakarta.

Maisyah, Putra. 2017. PANRB Mentargetkan Tahun 2017 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bisa Diwujudkan. Diambil dari : http://news.liputan6.com. (25 Januari 2018).

Muttaqin, Z. 2013. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai di Sektor Pendidikan. Lampung.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2017.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000.

Panopoulou Eleni, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabani. 2008. A Framework For Evaluating Web Sites Of Public Authorities. Yunani.

Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak. Semarang.

Republik Indonesia (2003). Instruksi Presiden. Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Ridwan, Moehamad. 2014. Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jakarta.

Sitokdana. 2015. Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Yogyakarta

Sjahrudin. 2011. Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Padang.

Sulistiyo Dana, Herlan Puspa Negara, Yanuar Firdaus. 2008. Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs web Pemerintah Derah Kabupaten/Kota. Yogyakarta

Swamandiri. 2012. Agency Theori. Diambil Dari: E-journal.uajy.ac.id. (5 Januari 2018).

Undang Undang No 14 2008. Keterbukaan Informasi Publik.

Wau, Ikhlas. 2015. Teori Signalling Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. Semarang.

Widjajanto Budi, Yuliman Purwanto, Nova Rijati. 2015. Analisis Layanan Informasi Publik Pada Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jawa tengah.

Wirartha. 2016. Metodelogi Penelitisn Sosial Ekonomi. Yogyakarta.

Wiratmo Liliek Budiastuti, Noor Irfan, Kuwatono. 2017. Website Pemerintah Sebagai Sarana Online Public Relations. Semarang: Aspikom

Yohana Nova Tantri Puspita Yazid, Welly Wirman. 2013. Pengelolaaan Website Sebagai E-Government Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyampaikan Informasi Bagi Masyarakat. Riau.

Yoserizal, Wahyu Eko Yudiatmaja. 2010. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Padang.

Yuhefizar. 2010. Tinjauan Penerapan e-Government di Provinsi Sumatera Barat. Padang