ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN SE-SUMATERA BARAT
Abstract
This study aims to determine how the quality of local government websites in the district of West Sumatra Province assessing its transparency, accountability, effectivity, and efficiency. This research used quantitative-descriptive method. Documentation and bibliography are used for the data collection process using scoring analysis techniques. The results showed: (1) The quality of the website in accordance with Kominfo regulations and the principles of good governance in the District in West Sumatra is still low (2) The factor causing the low quality of the website are the lack of information, no updates, and the lack of evaluation by the government (3) Efforts to overcome these barriers are conducting training for staffs, providing routine evaluations in website development, and imposing sanctions on websites that do not conform with standards.
Keywords : e-government, good governance, tranparation, accountability, effectivity, efficiency
Full Text:
PDFReferences
Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
Afriyanti, Dwi. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta.
Andriariza, Yan. 2014. Analisis Penerapan e-government Di Kabupaten Sragen Analysis Of Application Of e-government In The District. Jakarta Pusat:Vol 3 No 1.
Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. Diambil dari http://ovy19.wordpress.com. diakses (2 Februari 2018).
Aswel, Sata putra. 2013. Konsep dan Jenis website Serta Kriteria website Yang Baik. Diambil dari http://sataaswelputra.blogspot.co.id . Diakses (3 Maret 2018)
Auditya, Lucy. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Bengkulu:Volume 3 Nomor 1
Connely, et al. 2011. Signaling Theory A Review and Assessment.
Cordella, Antonio, dan Tempini, Niccolo. 2015. e-government and Organizing nal Change: reporting the role of ICT ang Bureaucrary in Public Service Delivery. Uk: Government Information Quartely.
Dewi, DPKR. 2015. Agency Theory. Unud. Diambil dari eropo.unud.ac.id. Diakses tanggal (5 Januari 2018).
Dwiyanto, Agus. 2006. Transparansi Pelayanan Publik. Yogyakarta.
Efferin, Sujoko. 2012. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta.
Hakiki, Erisva. 2017. E-goverment dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah. Riau.
Hardono, Wisnu. 2015. Analisis Kualitas dan efektifitas e-government Sebagai Media Pelayanan Publik Di Pemerintahan Dearha Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
Heryana, Toni. 2013. Pengaruh Penerapan e-government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan. Cianjur.
Indiahono, Dwiyanto 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta.
Indrajit. Ricahrdus Eko. 2006. Electronic Government. Yogyakarta.
Istiqomah. 2013. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Peerintah Daerah Melalui Internet. Jawa Tengah.
Jarot, Dimas Bayu. Ini Penyebab Penerapan "e-government" di Indonesia Belum Maksimal. Diambil dari : http://nasional.kompas.com (25 Januari 2018)
Jauhari, Arif, Hasan Basri, M. Shabri. 2015. Penerapan Good Governance Berbasis E-Goverment dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Banda Aceh:ISSN 2302-0164.
Khudri, Yusuf, Dwi Martani, Teguh I Maulana. 2013. Analisis Kualitas Desain dan Kunjungan Situs Pemerintah Derah Di Indonesia. Bandung.
Kidi. Penerapan e-government Untuk Perbaikan Pelayanan Publik Di Sektor Birokrasi.
Krishna, Putu, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya. 2015. Peranan E- Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik. Klungkung.
Martani, Dwi, Debby Fitriasari, Annisa. 2013. Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Bandung.
Martha, W. 2014. Transparasi dan Akuntabilitas. Diambil Dari : https://repository.widyatama.ac.id. (5 januari 2018).
Nurina, Santy, Andy Fefta, Suryadi. 2014. Efektifitas Website Sebagai Media E Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah. Jombang.
Panopoulou et al. 2008. A framework for evaluating web sites of public authorities. Yunani.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2017.
Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000.
Putra, Rediyanto, Oryza Ardhiarisca, Rahma Rina Wijayanti, Berlina Yudha Pratiwi. 2018. Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. Yogyakarta.
Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawabanPemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak. Semarang.
Republik Indonesia (2003). Instruksi Presiden. Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
Ridwan, Moehamad. 2014. Implementasi e-government Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jakarta.
Sikumbang, Aidil. 2017. Sejumlah Kabupaten Di Sumbar Butuh Infrastruktur Telekomunikasi. Diambil dari Padangkita.com. Diakses tanggal (2 Januari 2018).
Sitokdana. 2015. Evaluasi Implementasi e-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Yogyakarta
Sjahrudin. 2011. Penerapan good governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Padang.
Sofia, Alfira, Bagus Husen. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Pada Website. Bandung.
Sulistiyo, Dana, Herlan Puspa, Yanuar Firdaus. 2008. Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs web Pemerintah Derah Kabupaten/Kota. Yogyakarta
Teori website. 2012. Diambil Dari: E-journal.uajy.ac.id. (5 Januari 2018).
Undang Undang No 14 2008. Keterbukaan Informasi Publik.
Wau, Ikhlas. 2015. Teori Signalling Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. Semarang.
Wirartha, I made. 2016. Metodelogi Penelitisn Sosial Ekonomi. Yogyakarta.
Wiratmo, Liliek Budiastuti, dkk. 2017. website Pemerintah Sebagai Sarana Online Public Relations. Semarang:Aspikom
Yohana, Nova, Tantri Puspita, Welly Wirman. 2013. Pengelolaaan Website Sebagai E-Government Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyampaikan Informasi Bagi Masyarakat. Riau Yoserizal, dkk. 2010. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Padang.
Yoserizal, Wahyu Eko. 2010. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Padang.
Yuhefizar. 2010. Tinjauan Penerapan e-government di Provinsi Sumatera Barat. Padang.Akrual Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang”. Jurnal Akuntansi FEB UNIBRAW, 12.
Wikipedia, 2018. Daftar Jumlah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Diambil dari http://www.wikipedia.org