ANALISIS PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DALAM WEBSITE PEMDA (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012- 2014)

Muhammad Hadis - Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


Financial information disclosure is the activity of reporting information about finance that is useful in evaluating the performance of the organization and can assist in making appropriate decisions for users of financial statements.

The purpose of this study is to see how big the influence of Local Revenue (PAD), size of the local government, complexity of government, and local purchase on local government on the disclosure of financial information on the website of local government District / City in West Sumatra 2012-2014. The data used in this research is secondary data in the form of Financial Report of Regency

/ City Government in West Sumatera Province year 2012-2014 with sampling using total sample technique. The analysis used in this research is logistic regression analysis because the dependent variable is measured by dummy variable. The results of this study indicate that the variable of Original Regional Income (PAD) and the size of local government influence the disclosure of financial information on the local government website. While the variables of government complexity and regional expenditure do not have an effect on the disclosure of financial information on the LG website.

Keywords: Transparency, Local Original Income (PAD), Size, Complexity, Purchase.


Full Text:

PDF

References


Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran Pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)

Afriansyah, Rahmat Dian. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 2 No.3 Tahun 2013. Halaman 1.

Aliyah, Siti & Nahar, Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing. Vol.8 No.2 Mei 2012.

Baber, W. R. (1983). Towards understanding of the role of auditing in the public sector. Journal of Accounting and Economics 5 (3), 213-227.

Beattie, V., & Pratt, K. (2001). Business reporting: Harnessing the power of the internet for users. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). Pokok-pokok ikhtisar hasil pemerintahan badan pemeriksa keuangan semester I Tahun 2009.

Christiaens, J., (1999). Financial accounting reform in Flemish municipalities: Anempiricalinvestigation.

Financial Accountability and Management 15 (1), 21–40.

Gujarati, D. N. (2003). Basic econometrics. New York: Mc Graw Hill.

Gupta, B., Gupta, A., & Dasgupta, S. (2008). Adoption of ICT in a government developing country: An empirical study. Journal of Strategic Information Systems, 140-

Jaya, Jeckly Dharma dan Sisdyani, Eka Ardhani. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Rrovinsi. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.2 : 285-303.

Kusuma, Marhaendra. 2012. Pengaruh Akuntabilitas

Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Cahaya Aktiva. Vol.02 No.02 September 2012.

Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of

voluntary internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy Vol 24, 101-

Liestiani, A. (2008). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. Skripsi Sarjana FEUI .

Martani, Dwi.,Fitriasari, Debby., & Annisa. 2013. Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Proceeding PESAT. Vol. 5 Oktober 2013.

Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. Skripsi Sarjana (Online). (http://lontar.ui.ac.id, diakses 18 Desember 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pratama, Kadek Aris Dwi., Werastuti, Desak Nyoman Sri.,& Sujana, Edi. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.3 No.1 Tahun 2015.

Puspita, Rora. (2010). Pengaruh Kinerja, Ketergantungan, dan Karakteristik Pemda

Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Situs Pemda Tahun 2010. Skripsi Sarjana. FEUI: Depok.Reddick, C. G. (2004). A two stage model of e- government growth: Theories and empirical evidence for

U.S. cities. Government Information Quarterly Vol 21, 51-64.

Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemerintah daerah. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin 20-23 September 2012.

Ratmono, Dwi. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. Media Ilmiah Akuntansi. Vol. 1 No. 2 September 2013.

Robbins, W. A., & Austin, K. R. (1987). Disclosure quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound measure. Journal of Accounting Research Vol 24, 412-421.

Setyaningrum, Dyah dan Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume 9 Nomor 2.

Sinaga, Yurisca F. & Prabowo, Tri Jatmiko W. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Jurnal Universitas Diponegoro. Tersedia pada http:// www.eprints.undip.ac.id/285 76/1.pdf. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.

Sekaran, U. (2003). Research method for business: A skill-building approach 4th ed. John Willey & Sons Inc.

Standar akuntansi pemerintahan. (2005). Jakarta: Sinar Grafika.

Soepriyanto, Gatot dan Aristiani, Restia. 2011. Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet. Binus Business

Review. Vol. 2 No. 1 Mei

:192-201

Sofia, Alfira & Husen, Bagus. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah melalui

Pengungkapan Informasi Pada Website. Jurnal Manajemen Indonesia. Vol.12 No.4. April 2013

Stlyles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). The Accessiblity of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 19

(1), 56-92.

Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin, Achmad. 2014. Determinan publikasi

laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Jurnal Brawijaya. Tersedia pada

http://www.multipara digma.lecture.ub.ac.id/files/2 014/09/149.pdf. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi keuangan.

West, D. M. (2005). Digital government, technology, and

public sector performance. Princeton NJ: Princeton University Press.

Xiao, J. Z., Yang, H., & Chouw, C. W. (2004). The

Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese Companies. Journal of Accounting and Public Policy Vol 23, 191-

Zimmerman, L. J. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. Journal of Accounting Research Vol 15, 107-14