PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Abstract
This research aims to examine the effect of capability level of APIP, total of APIP, education level of APIP, and education background of APIP on government performance accountability with local wealth level, local dependence level, and local expense as control variables. The research used agency theory and stewardship theory. The sample method used non probability sampling with purposive sampling technique. This research consist of 59 sample regency/city and province in West Sumatera province at the year 2014-2016. The result showed capability level of APIP and total of APIP have positive effect on government performance accountability, education level of APIP and education background of APIP had not effect on government performance accountability.
Keywords: government performance accountability, capability level of APIP, total of APIP, education level of APIP, education background of APIP
Full Text:
PDFReferences
Aikins, S., K. 2011. An Examination of Government Internal Audits’ Role in Improving Financial Performance. Journal of Public Finance and Management. Volume 11, Number 4, pp. 306-337.
Aikins, S., K. 2015. Performance Management in Government Internal Audit : Critical Success Factors. Journal of Public Administration and Governance. 5(3): 46 79, 2015.
Akbar, R., Pilcher, R. dan Perrin, B. 2012. Performance Measurement inIndonesia: The Case of Local Government. Pasific Accounting Review. (Vol. 24 No. 3; 262-291).
Albar, Z. 2009. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Komitmen Organisasi, Sistem Reward, Pengalaman dan Motivasi Auditor Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
Anton, FX. 2010. Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika. Vol. 1 No. 2.
Arena, M. dan Azzone, G. 2009. Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness. Pacific Accounting Review, 22(3): 224-252.
Arifianti, H., Payamta, dan Sutaryo. 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
Asare, T. 2008. Internal auditing in the public sector: Promoting good governance and performance Improvement. International Journal of Government Financial Management. pp. 12-27.
Badruzman, J. dan Irna. 2012. Pengaruh Implementasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 7, No. 1.
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Batubara, R., I. 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Bawasko Medan). Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2014. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (http://www.bpkp.go.id/konten/2338 /rakorn, diakses pada 23 November 2017).
Bourdeaux, C. dan Grace, C. 2008. Legislative Influence on Performance Management Reform. Public Administation Review. Vol. 68, No. 2, PP. 253-265.
Choi, J., H., Kim, F., Kim, J., B. dan Zang, Y., S. 2010. Audit Office Size, Audit Quality an d Audit Pricing. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29 (1), 73-97.
Darmawiguna, I., M., Y. dan Mimba, N., P., S., H. 2017. Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya Pada Kinerja Pemerintah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18.3. Maret (2017): 2172-2201.
DeAngelo, L., E. 1981. Auditor Size and Auditor Quality. Journal of Accounting.
Donaldson, L., & Davis, J., H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO
governance and shareholder returns. Australian Journal of Management,
: 49-64.
Ekananda, M. 2016. Analisis Ekonometrika Data Panel. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Ekawati, L., P. 2013. Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja danTingkat Pendidikan Auditor, TerhadapPertimbangan Tingkat Materialitas (Studi EmpirisPada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bali). Universitas Pendidikan Ganesha.
Francis, J. R. dan Yu, D., M. 2009. Big 4 Office Size and Audit Quality. The Accounting Review, 84, 1521-1552.
Gujarati, D., N. 2003. Basic Econometrics: fourth edition. McGraw-Hill, New York.
Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). (http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan-syukriy-abdullah/: diakses pada 08 November 2017)
Hartoyo, N. 2014. Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (http://www.bppk.depkeu.go.id, diakses pada 13 November 2017).
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. Standar Profesi Audit Internal. Jakarta: Salemba Empat.
Indayani, P., I., Sujana, E. dan Sulindawati N., L., G., E. 2015. Pengaruh Gender, Tingkat Pendidikan Formal,Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng). E-journal S1 Ak Universitas PendidikanGanesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015).
Jensen, M. dan Meckling W. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. Jurnal of Financial Economics, p 305-360.
Jones, M., J. 2008. Internal Control, Accountability and Corporate Governance. Accounting, Auditing & Accountability Journal.Vol. 21 (7), pp: 1052-1075.
Jurnaedi, P., G., Musmin L., S. dan Atmadja, A., T. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal, Pengalaman Kerja,Tingkat Kualifikasi Profesi dan Etika Profesi TerhadapKualitas Audit(Studi Kasus Pada Inspektorat di Kabupaten Klungkung danKabupaten Gianyar). E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (https://kbbi.web.id, diakses pada 10 November 2017).
Kasari, Y., N., R. dan Wahidahwati. 2014. Pengaruh Kompetensi, Keahlian, dan Tingkat Pendidikan Auditor Terhadap Implementasi IFRS. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 3 No. 4.
Kusumaningrum, N., A. 2015. Pengaruh Karakteristik Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi. UNS-FEB Jurusan Akuntansi-F0311087-2015.
Lane, J., E. 2000. The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.
Libby, R. dan Luft, J. 1993. Determinants of judgement performance in accounting settings: ability, knowledge, motivation and environment. Accounting Organizations and Society. 18: 425-450.
Lembaga Adiministrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) No. 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nurdin, F. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. (Vol 3, No.1).
Paramitha, I., A., M., D. dan Gayatri. 2016. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.3. September (2016): 2457-2479.
Patrick, P., A. 2007. The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government.Ph.D. Dissertation. The Pennsylvania State University, United States Pennsylvania.
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 1633 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Putri, E., M., N., Tanjung A., R. dan Susilatri. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). JOM Fekon Vol. 2 No. 2.
Raharjo, E. 2007. Teori Agensi Dalam Teori Stewardship Dalam Prespektif. Akuntansi. Fokus Ekonomi. Vol. 2 Nomor 1 hal 37-46.
Rahmanurrasjid, A. 2008. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
Rohman, W., N. 2017. Kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
Rostina. 2014. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Kota Se-Sumatera. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
Sedyaningsih, P. dan Zaky, A. 2015. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Universitas Brawijaya.
Sekaran, U. 2013. Research Methods for Business. Chichester: John Wiley & Son Ltd.
Setiawan, W. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Setyaningrum, D. dan Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh karakteristik Pemda terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
Sholeh, M., A. 2017. Pengaruh Karakteristik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Terhadap Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tesis. Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.Universitas Lampung Bandar Lampung.
Sudarsana, H., S. dan Rahardjo, S., N. 2013. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Diponegoro Journal of Accounting. Vol 2 Nomor 4, hal 1-13.
Suhardjanto, D., R., Mandasari, P. dan Alistair, B. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Charactheristics: Evidence From Indonesian Municipalities. Journal Public Policy. January 2010.
Suharyanto, A. dan Sutaryo. 2016. Pengawasan Internal DanAkuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Suyanto. 2010. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (http://www.stialan.ac.id, diakses pada 11 November 2017).
Syamsidah. 2016. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman, PendidikanBerkelnjutan, Ukuran Organisasi Dan KompleksitasPemerintahan Terhadap Kualitas Audit BPK RI (Studi Kasus Pada Kementrian Lembaga TA. 2014). Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
Taufik, T. 2013. Peran Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, April 2013 : 199-212.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wardhana, G., A., S., Rasmini, N., K. dan Astika, I., B., P. 2015. Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 4.09 (2015) : 571-598.
Wirosari, T., R. dan Fanani Z. 2017. Pengaruh Umur, Gender, dan Pendidikan Terhadap Perilaku Risiko Auditor Dalam Konteks Audit Atas Laporan Keuangan. E-journal Unair.
World Bank. 1994. Governance, The World Bank’s Experience, Washington, DC: The World Bank, p xiv.
Ye, K., Cheng, Y. dan Gao, J. 2014. How Individual Auditor Charateristics Impact The Likelihood of Audit Failure: Evidance From China. Advances In Accounting, Incorporating Advances In International Accounting. 30 (2014) 394-401