ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Taupik Marta - Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP

Abstract


   This study aims to analyze the accountability of village fund  management and to provide an of understanding in four villages in two sub-districts in Bungo district of Jambi Province. The management of village fund includes planning, implementation and accountability. This the research use a qualitative interpretive approach by conducting semi-structured interview withh relevant informants : village head, village treasurer and the public where chosen in each village to achieve Triangulation of data sources. Data collection techniques are used in the form of observation, semi-structured interviews and analytical documentation. The results show that in the planning stages the four villages gradually adopted the principle of participation and transparency. The implementation stage of the village fund allocation program in four villages has applied the principles of transparency and accountability. although the result reveal that there are issues with regard to the control aspect of the implementation. Although there is a problem for ultimately the allocation of village funds is technically and administered well managed, but still requires substantial guidance from the sub-district government. The results show that the four villages generally adhere to the management accountability aspects of the village fund.

Keywords: Accountability, Management of Village Fund Alocation


Full Text:

PDF

References


Afrizal. 2014. Metodologi Peneletian Kualitatif “Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”. Jakarta: Rajawali Pers.

Arifiyanto, Febri. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan ADD Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. Jember: Jurnal Ilmiah Universitas Jember.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

Darmiasih, Ni Kadek. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran ADD (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha.

Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Lexy, Moleong J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offeset

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Novia. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program ADD Studi Di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542 , ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertmbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peratutan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 20017 Tentang Desa

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan ADD (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542 , ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Sedarmayanti. 2012. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: PT. Bandar Maju.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas ADD. (Study Kasus Pengelolaan ADD di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tiogomuluyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.

Sulimin, Hasman Husin. Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53

Sumiati. 2015. Pengelolaan ADD Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-journal katalogis, volume 3 nomor 2, febuari 2015.

Suparmoko. 2010. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widadi, Apung. 2015. “fitra Temukan 9 Permasalahan Terkait Pencairan Dana Desa”. Http://www.rmol.com (di akses tanggal 27 juli 2016)

Wijaya. HAW, 2010. OtonomiDesa Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat, Dan Utuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.