PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSI FRAUD DI SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG, KABUPATEN SOLOK, KOTA SOLOK, KABUPATEN PESISIR SELATAN)

Lisa Oktaviani - Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP

Abstract


The  porpose  of  this  study  was  determined  the  effect  of  E-Procurement  Against  the Prevention and Detection of Fraud in the Public Sector procurement carried out in SKPD city of Padang, Solok, Pesisir Selatan. This type of research is causative. The research data was obtained from questionnaires on the object of research as much 52 SKPD and the number of respondents as many 156. The purposive sampling technique was used to determine the sample. The results of research partially is where the planning stage, and the stage of preparation of tender documents was effect on the prevention of procurement fraud, as weel as on the stage of the auction refutation influence the detection fraud procurement. While the variable stage of formation of the committee, the prequalification phase, evaluation stage, the bidding stage, the phase announcement of auction no significant effect on procurement fraud prevention and detection.

 

Keyword: Planning Phase, Phase Formation Committee, Prequalification Stage, Stage b Preparation of Tender Documents, Bid Evaluation Phase, Phase Announcement of Auction, Auction Disclaimer Stage,  Procurement Fraud  Prevention, Detection and Fraud Procurement.


Full Text:

PDF

References


Andrianto, Nico. (2007). Good e- Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government. Malang, Banyumedia Publishing.

Anggoro, Renaldi. (2014). Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui E- Procurement (Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada .

Antaranews, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60 Persen Melalui "E- Procurement diakses 20 Januari

Arfah, Eka Arianty. 2011. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan. Jurnal Investasi, Vol.

, No. 2.

Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission (COSO). 1992. Internal Control Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission.

Damayanti, Astri dan Hamzah, Ardi. 2011.

Pengaruh e-procurement terhadap

Good Governance.

Falsol, Imam Agus. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA Vol. 02 No.

Oktober 2014 Hal. 71-90. Madura. Universitas Trunojoyo.

Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heljapri.2015. Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Padang : Universitas Negeri Padang. Jurnal Akuntansi Sektor Publik.

http://sumbarsatu.com/berita

Keppres, Keppres No. 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kiswara, Endang. (2011). Analisa Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

LKPP.2010. Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

http://www.lkpp.go.id

Marbun, Rocky, 2010, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta.

Messah, Yunita A. dkk. 2013. Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi secara e-procurement di Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil, Vol. II. No. 1, April 2013.

Nelly dan Rozmita. (2012). Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.

Oemarmadi, Sarwedi dkk. 2009. Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Indonesian Procurement Watch.

Ovumnews, Lelang Pengadaan di Dinas

Peternakan Sumbar, diakses 06

Oktober 2015.

Padang Ekspres. Kasus Penyimpangan dan Penyelewengan Dana Pembelian Kendaraan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengaadaan Barang/Jasa, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Perpres No. 6 Tahun 2001 tentang telematika (Teknologi, Media, dan Informatika), Aparat Pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mewujudkan good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Edisi II.

Purwanto, SS. 2008. Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement. Fakultas Teknik Universitas Palembang. Jurnal teknik sipil Volume 9 No. 1, Oktober 52 2008 : 43 – 56.

Putranto, Kurniadi Cahyo. (2015). Analisis Individual Pengaruh Penerapan E- Procurement Dan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Terhadap Upaya Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang (Studi Di PT. Pertamina). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi