PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT, KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYERAPAN BELANJA MODAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) (Studi Empiris pada Kabupaten Tanah Datar )
Abstract
This research aims to examine the influence of e-procurement application, competence of commitment making official on government procurement and its implications on the absorption of capital expenditure on organization of regional devices of Kabupaten Tanah Datar either simultaneously or partially. This research is causative research. Population in this research is the whole organization of regional devices are the45 responden. The sample of this research includes 45 internal respondents. The data source is primer data. The method of data collecting is using questionnaire delivered to organization of regional devicesof Kabupaten Tanah Datar. The method of data analysis is usingpath analysis.The result of this research show that (1)e-procurement application effect on government procurement, where sig 0,001 < 0,05, so hypothesis 1 is accepted, (2) competence of commitment making official effect on government procurement, where sig 0,023 < 0,05, so hypothesis 2 is accepted, (3) e-procurement application effect on the absorption of capital expenditure, where sig 0,989 > 0,05, so hypothesis 3 is not accepted,(4) competence of commitment making official effect on the absorption of capital expenditure, where sig 0,891 > 0,05, so hypothesis 3 is not accepted. (5) government procurement, effect on the absorption of capital expenditure, where sig 0,00 < 0,05, so hypothesis 5 is accepted. For further research, it is suggested to add other variables that affect the absorption of capital expenditure, such as budget planning and administration.
Key Words: e-procurement application, competence of commitment making official, government procurement, the absorption of capital expenditure
Full Text:
PDFReferences
Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2006
Abdullah, S. dan R. Nazry. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 6(2), 272-283.
Astuti. Febby Fuji & Zunaidah. 2012. Pengaruh Perubahan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.10, No.20 Desember: 59-80.
Bastian, Indra. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Erlangga.
Baron, Reuben M. & David A. Kenny. 1989. The Moderator-Mediator Variabel Distinction in Social Psychological Research: Conceptual Strategic and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 51, No.6:1173-1182
Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana.
Carsidiawan, Didi. (2008). Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah. (Online). http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29, diakses pada 1 April 2015.
Damayanti, Amelia Iftitah., Tjahjanudin Domai, & Abdul Wachid. 2012. Penerapan E-Procurementdalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Vol. I,No.2: 139-146.
Halim Abdul dan Igbal Muhammad, 2012, Pengelolaan Keuangan Daerah.
Halim, A. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat. Jakarta.
Heru Fahlevi, Darwanis dan Muhammad Taufik, 2015 “Pengaruh E_Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal – Studi pada Satuan Keja Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, Jurnal Magister Akuntansi.
Herriyanto, Hendris. 2012. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta”. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia.
Hermawan, Asep. 2013. Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan. Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Koropit, Fiktor Junaidi. 2015. Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Mudrajad, Koncoro. 2004. Metoda Riset untuk Bisnis dan Ekonimi. Jakarta : Erlangga
Muchsin, M & Noor, Andi Sofan. 2011. Fenomena Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun? Paris Review. Nomor 6 Tahun III Desember:6-9.
Mudjahidin, Rizka Marsa Pramadani. 2013. Analisis Keberhasilan E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya Menggunakan Information System Success Model. Jurnal Teknik Pomits. Vol. 1 No. 1: 1-11.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
McClelland, David C. 1973. Testing for competence rather than intellegence. American Psychologist. Vol 28 Issue 1 Januari:1-14
Nugroho, Fajar & Rohman, Abdul. 2012. “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)”. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 1 No. 2: 1-14.
Nugroho. 2013. “Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN di Akihor Tahun (Studi Kassus di KPPN Malang)”. Jurnal Ilmiah. Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.Vol 1, No 2.:8-13.
Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Priatno. Prasetyo Adi. 2013. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar”. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah.1 (2) : 2-7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Qolbi, Nida, Mohamad Djasuli & Gita Arasy. 2012. Pentingnya Kompetensi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kabupaten Bangkalan dalamMelaksanakan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010. Makalah Disampaikan pada seminar Public Reform for Good Government Governance A4-PFM Conference Surabaya. 13 s.d. 14 November.
Retnowulan, Dewi Ayu. 2014. Pengaruh Implementasi Electronic Procurement (E-Proc) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Perwujudan Good Governance Di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Tesis. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta:Salemba Empat
Sugiyono, 2008.Metode penelitian bisnis. Edisi ke 8. Bandung: CV Armica
Sedarmayanti, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. RajaGrafindo Persada, Indonesia
Sukmana, Yoga. 2015. Bank Dunia Soroti Rendahnya Serapan Belanja Modal
Sularso, H & Y.E, Restianto, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No 2:109-124
Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. 2011. SPSS vs Lisrel. Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Udoyono, Kodar. 2010. E_procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmiah. Yogyakarta:Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP)
Umar, Sekaran. 2005. Metodelogi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat
Wicaksono, Purnawan Adi, Suliantoro, Hery & Sari, Kurnia. 2010. Analisis Pengukuran Kinerja Pengadaan Menggunakan Metode Sink’s Seven Performance Criteria (Studi Kasus di Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007). J@TI Undip, Vol V, No 2, Mei: 127-134.
Zarinah, Monik. 2015. “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara”. Tesis. Banda Aceh. Pascasarjana Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam.