PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014)

Ferdian Putra - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This  study  aimed  to  examine  and  determine  the  effect  of  Desentralisation

Fiscal, Wide of Region, and Financing Surplus Budget Capital Expenditure of

Capital Expenditure.

Population in this research are resulted in Government Finance Report 2010 -

2014. The sample selection by specifying certain criteria and samples that meet the criteria are 19 Regency/ City in the province of West Sumatera . The analysis used is multiple linear regression and t test to see the effect of Desentralisation Fiscal, Wide of Region, and Financing Surplus Budget Capital Expenditure of Capital Expenditure.

The results show that: 1) Desentralisation Fiscal has a not significant positive effect on the Capital Expenditure, 2) Wide of Region has a significant positive effect on the Capital Expenditure and 3) Financing Surplus Budget Capital Expenditure has a significant positive effect on the Capital Expenditure.

Keywords : Desentralisation Fiscal, Wide of Region,Financing Surplus Budget, Capital Expenditure, Capital Expenditure.


Full Text:

PDF

References


Abdullah, Syukriy & Abdul Halim.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa- Bali. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA).

Ardhini dan Handayani. 2011.

Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi

Saran

Untuk peneliti selanjutnya

disarankan agar lebih menambah kabupaten/kota yang akan diteliti. Yang mana

terdapat di Provinsi Sumatera

Barat.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dan lebih mengembangkan variabel independen yang lain misalnya seperti Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain.

Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Bali.Tesis. Universitas Udayana

Badrudin, Rudy. 2011. Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth,and Welfare. Economic Journal of Emerging Markets. Vol.3 (3): 211-223.

Balitbang Propinsi NTT. 2008.

Analisis Tentang Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi NTT.

Jurnal Litbang NTT. IV-

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar

Erlis, Nola. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Pemekaran Daerah Pulau Sumatra, Jurnal Akuntansi

Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.

Hidayat, Mochamad Fajar. 2013.

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Universitas Brawijaya, Malang.

Kawedar, Warsito dkk. 2008.

Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Universitas Diponegoro.

Khusaini, Mohammad. 2006.

Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan

Pembangunan Daerah. Malang: BPFE Unibraw.

Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia. Jakarta.

M.P Hasugian, Andos. 2006.

Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. Bogor. Institut Pertanian Bogor

Mahmudi. 2010.Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit Erlangga.Jakarta

Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Serial Otonomi Daerah, Yogyakarta : Andi.

Menez, Ulva N. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Penduduk terhadap alokasi Belanja Modal. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012.

Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Negeri

Semarang, Indonesia. Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No.

/PMK.06/2007 Tentang Bagan

Akun Standar

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah

Prawirosetoto, Yuwonono, 2002, Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2

Agustus, Unika Atmajaya, Jakarta

Rahmawati, Farida. 2008.

Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, dan Prospek” dalam Yustika, Ahmad Erani, Desentralisasi Ekonomi di Indonesia (kajian Teorits dan Realitis empiris), Malang, Banyumedia

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia. 1999. Undang- Undang No. 22 Tahun

tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Republik Indonesia. 1999. Undang- Undang Nomor 25 tahun

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 2000. Undang- Undang Nomor 34 tahun

Tentang Pajak

Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang No.32 Tahun

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang No.33 Tahun

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Saragih, Juli Panglima. 2003.

Desentralisasi Fiskal dan

Keuangan Daerah dalam

Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sidik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Seminar Nasional Publik Sektor, April, Jakarta

Solikin, Ikin. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.

Sugiyono. 2008. Metodologi

Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Sularso, Haviid dan Yanuar E.

Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.

Syaiful. 2006. Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barag Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.

Tanzi, V. 1995. Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects,” in: Bruno, Michael, and Boris Pleskovic (eds.), Annual World Bank Conference on

Development Economics

, World Bank, Washington, D.C.

www.djpk.go.id

Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia Periode 2008 –

. Diponegoro Jurnal

Of Accounting. UNDIP.