PENGARUH PERSONAL BACKGROUND, POLITICAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH ( Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok)

DWIVA ULAN SARI - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aimed to examine the effect of personal background, political background and knowledge of the council members about the budget on the role of DPRD in financial supervision. The Data was collected by using total sampling method and analyzed with using dummy and double regression. The sample in this study was DPRD at city and district of Solok.The results showed that personal background and knowledge of board members about the budget does not affect the role of DPRD financial supervision, while political background influence the role of DPRD in financial supervision.

 Keyword: personal background, political background, the knowledge of counci members, the role of DPRD

 

 

Full Text:

PDF

References


Agus, H. Pramono, (2002). “Pengawasan

Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tesis S2

Tidak di Publikasikan”.Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.

Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se- Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta

Apriandi, dkk, 2008. Personal Background, Political Background dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.

Dewi, Mustika, Indah. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNPID

Fitri Amalia, Nurul. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo). Universitas Negeri Semarang

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang : Universitas Diponegoro

Halim, Abdul, 2004. “Auditing 1 Dasar- dasar Audit Laporan Keuangan”. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

http://www.bakinnews.com/berita-4560- bpk-ri-temukan-indikasi- penyimpangan-dana-hibah-rp-65- miliar-di-pemko-solok.html. 6

Agustus 2015

Ilham, A. 2011, 9 September. Anggaran Pemeliharaan Dua Mobil Dinas Ambo Dalle Kuras Rp 22 Juta. Sindonews.com (Online), halaman 3.

Tersedia :

http://www.sindonews.com. 9

Oktober 2015

Kartikasari. 2012. Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Aanggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali).Accounting Analysis Journal.Semarang: Universitas Negeri Semarang

Keputusan Mentri Dalam Negri No. 29

Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran (APBD)

Keputusan Presiden No. 74 Pasal 16

Tahun 2001 Tentang “Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Offest

Nanag. 2013. “Pengawasan Keuangan

Daerah. Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Pemerintah No 16 Pasal 55

Tahun 2010 tentang “Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danTugas Badan Anggaran DPRD”

Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu). Simposium Nasional Akuntansi VIII. Purwokerto

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4022)

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 bTahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Saragih. 2003. Good governance dan Penguatan lnstitusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.

Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Suarabaya

Sopanah dan Wahyudi, Isa. 2007.

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap hubungan antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Jurnal Akuntansi

Sukabumi. (2013, 30 september). Meski Baru Diperbaiki Oleh Kontraktor Jalanan di Sukabumi Rusak Lagi. galamedia.com (Online), halaman 1. Tersedia : http://www.klil- galamedia.com. 30 September 2013

Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar

Winarna, jaka dan Murni, Sri. 2007.

Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Surakarta : Universitas sebelas Maret

Wito. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

Witono, Baswir, Murni, Banu. 2003.

Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan

Keuangan Daerah. Tesis.

Yogyakarta : Universitas Gajah