Pengaruh Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan)

Imam Perdana - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aims to test and provide empirical evidence on: 1) The effect of Public Participant on Government financial performance. 2) The effect of Accountability on Government financial performance. This study classified the causative research. The population is All SKPD in Pesisir Selatan. The data used are Primary data. Methods of data collection using questionnaires. Analysis using multiple linear regression.

Results significant level of 5%, then the results of this study concluded: (1) Public participant is significant and positive impact on government financial performance at SKPD in Pesisir Selatan district with t > t table is 3,096 > 1,922 and (sig 0,003 < 0,05). (2) Accountability is significant and positive impact on government financial performance at SKPD in Pesisir Selatan district with t > t table is 2,179 > 1,922 and (sig 0,032 < 0,05).

Suggestions for this study include: 1) The government must be better in providing a part on public participation, so as to create a good example as supervision of public convenience in accessing the documents on budget policy. Also, the government must be more responsive to the wishes and needs of the public in order to achieve the objectives in carrying out a good governance. The government should also make improvements continuously so that local financial performance can be improved. 2) Regarding public accountability is already best considered , but the access granted is still a little slow in the delivery of information public-policy. Therefore, we recommend that the government should be accountable for its performance in completing the financial statements. In addition, the government also should be maximal in implementing the programs of the budget, in order to benefit from the implementation of programs / activities that can be perceived by society. This is very important, because then we can sees extent of government accountability in implementing performance. 3) For further research, it can be done with other methods to obtain complete data, for example by conducting direct interviews with respondents in the questionnaire so that respondents better reflect the actual answer. 4) researchers who will conduct further research, preferably expanded sample or researcher can choose a others place out of Pesisir Selatan District.

Keyword : Public Participant, Accountability and Government Financial Performance


Full Text:

PDF

References


Abdul Halim. 2004. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba

Achmadi, A., Muslim, M. dkk, 2002, Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Indra Bastian. 2006. Akuntansi sektor publik suatu pengantar. Jakarta: Erlangga

Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus.2006.Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA

Mardiasmo.2001. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

_________2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

_________2006. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UAD Press

_________2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Suatu Sarana Good Governance. Vol. 2. Hal. 1-17.

Peraturan Daerah Kota Padang No.17 Tahun 2008.”Pembentukan Organisasi Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang”. Padang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui . Diakses tanggal [28/03/2009].

. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Melalui . Diakses tanggal [28/03/2009].

Prasetyantoko. 2008. Corporate Governance. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia, 2001, Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.

Republik Indonesia, 1999, Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian,Jakarta

Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia 2004, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

Silvia Karsa. 2010.Pengaruh Transparansi dan Akutabilitas Publik Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Sari, Widya. 2009. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat. Skripsi. Padang. FE UNP

Setyawan, Setu. 2002. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Prespektif Akuntabilitas. Melalui . Diakses tanggal [28/03/2009].

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

(Tanpa Nama). 2009. 5 Fakta Penyelewengan Dana BOS, Ironi Sekolah Gratis. Melalui . Diakses tanggal [23/12/2012].

Ulupui. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Goal Commitment Terhadap Kinerja Dinas. Vol. 9. Jurnal. hal 99.

Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

____. Lima Kepala SKPD Terancam Digeser. Metropolis. Melalui [www.padangekspres.co.id]. Sabtu, 21/05/2011 12:46 WIB