Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)

Erstelita Tria Darwis - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aimed to examine : (1) The influence of capital expenditure to the level of  regional financial independence (2) the influence of employee expenditure to the level of  regional financial independence.

This study classified the type of research that is causative. The population in this study was the district and the city of West Sumatra province in the year 2009-2013.  The sample in this study amounted to 19 counties and  cities of West Sumatra province. The selection of samples by purposive sampling method. The data used in this study are secondary data. Data collection techniques with documentation technique. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS version 16. The results showed that : (1) capital expenditures (X1) significant negative influence on the level of regional  financial independence (Y), in which the significance value of 0.005 is smaller than alpha of 0.05 or tcount > ttable ie 2.903 > 1.986 and negative β values. (2) employee expenditure significant negative influence on the level of regional financial independence (Y), where  significant value of  0.012  is smaller  than alpha 0.05 and  tcount > ttable is 2.552 > 1.986, the value of  β  is negative. For further  research should add  other  variables that influence the level of regional financial independence

Keywords : capital expenditures, employee expenditures and the level of Regional Financial Independence


Full Text:

PDF

References


Adi, Priyo Hari. 2006. “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)”. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Ersyad, Muhammad. 2011. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”, Skripsi, FE UNP, Padang.

Halim, Abdul Jamal Abdul Nasir. 2007. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, Jurnal Manajemen Usahawan, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta, hal. 42.

Harian Umum Independen Singgalang. “Belanja Pegawai lebih besar dari Belanja Publik”. 30 Oktober2014. http://belanjapegawailebihbesardaribelanjapublik/HarianSinggalang.html.

http://www://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen

http://news.luwukpost.info/2014/01/02/wajib-30-persen-belanja-modal.html

http://www.rmol.co/read/2013/01/07/93019/10-Daerah-Terbebani-Belanja-Pegawai-Tinggi-

http://www://sumbar.bps.go.id

Ismi Rizky dan Suryo. 2009. Pengaruh PAD dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II.

Mardiasmo, 2002. “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Nordiawan, Deddi. Sondi Putra, Iswahyudi & Rahmawati, Maulidah. 2009. “Akuntansi Pemerintahan”, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.

Priyatno, Duwi. 2014. “SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis”, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Rina Ariani, Kurnia. 2010. “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)”, Skripsi, FE USMS, Surakarta.

Saprudin. 2011. “Analisis Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu Periode 1998-2008”, Skripsi, FE Unpas, Bandung.

Saragih, Juli Panglima, 2003. “Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi”, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugiono, Suhandarini. “Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah”, Skripsi, FE UNS, Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2008. “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.