Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Ayu Juliastuti - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aimed to examine: The effect of public accountability, people prticipation and public policy transparation in the relationship of board knowledge on budget and financial control regional.

This type of research study are classified as causative. The population of this study is that the city parlement in West Sumatra. Sample was determined by the judgment sampilng method. Data analysis was moderated regression analysis (MRA). Data collected by distributing questionnaires to the respondents directly.

The results shows: 1) Board knowledge On Budget have significant positive impact on financial control regional 2) Public Accountability does not give any influence to the relationship of Board knowledge on budget and financial control regional 3) People Participation does not give any influence to the relationship of Board knowledge on budget and financial control regional, 4) Publik Policy Tranparation does not give any influence to the relationship of Board knowledge on budget and financial control

 

Key words: public accountability, people participasion, public policy transparation, board knowledge on budget financial      control regional


Full Text:

PDF

References


Ade, Muhammad. 1993. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. FE UI

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta.

Erlangga.

Basri, Yuswar Zainul, dan Mulyadi Subri. 2003. Keuangan Negara Dan Analisis

Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta. Raja Grafindo.

Bohari, 1990. Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta. Raja Grafindo.

Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.

Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________ .2002. Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah.Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

___________.2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Hamid, Edy Suandi dan Malian, Sobirin. 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah

Kebijakan, Evaluasi, dan Saran. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.

Husein, La Ode. 2005. Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia. Bandung. CV. Utomo.

Ideram, Nurdin. 2007. “Prospek Keuangan Daerah”. www.indomedia.com

Indriantoro, Nur dan Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE. Yogyakarta

Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia.Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaaan Pembangunan Nasional Jakarta.

Mamesah. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta. Gramedia.Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

___________ .2001. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

___________.2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol 2. Hlm. 1-17

Nordiwan, Deddy dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat

___________.2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Salemba Empat.

Helmayunita, Nayang 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating.Skripsi: FE UNP.

Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran TerhadapPengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sabeni, Ariffin. 1988. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah. Yogyakarta. Ikap

Sopanah. 2003. “Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal SNA VI. Hlm.1160-1174.

Saputra, Ari (2009). Pengaruh pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.Skripsi: FE UNP.

Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. CV Alfabeta.

Supriyanto, Gatot dan Indra Bastian. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik.Jakarta. Salemba Empat.

Tim liputan haluan di lapangan. 2011. “ Data Ganda Pada Pencairan Dana Gempa: Kasus APBD Kota Padang”. Melalui (www. Harian haluan.com) (13/8/2011)

Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta. Raja

Grafindo Persada.

Tramidji, Zaini. 1988. Fungsi Kontro; DPRD dalam Pemerintahan Daerah Bandung. Angkasa Bandung.

Werimon, Simson, dkk. 2007. “Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal SNA X. Hlm. 1-22.

Winarman, Jaka dan sri Murni. 2007. “Pengaruh Personal background, Polotical Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”.SNA X. Hlm. 1-22

Yudoyono, Bambang. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.