Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah

Lidia Mariani - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This research aimed to get the empiric evidences : 1) the difference government financial performance in fiscal decentralization after region expansion. 2) the difference government financial performance in fiscal effort after region expansion. 3) the difference government financial performance in financing autonomy after region expansion . 4) the difference government financial performance in budget efficiency after region expansion. This research is quantitative descriptive. The population of this research is regency/city governments in West Sumatera. The sampling use Purposive sampling in all regions that did expansion in West Sumatera. The data used in this research is secondary data from BPS West Sumatera and from www.dpjk.depkeu.go.id. The data processing use (independent sample t test). The result shows that : 1) there is not a difference government financial performance in fiscal decentralization after region expansion. 2) there is a difference government financial performance in fiscal effort after region expansion, 3) there is a difference government financial performance in financing autonomy after region expansion, 4) there is not a difference government financial performance in budget efficiency after region expansion. Based on the above results, it is suggested that the local government to evaluate the performance of the government each year, and undertake the preparation of a strategy for the performance of the government for a better future. For the next researcher, suggest to do the expansion in place and research time, and also use the other ratio as the analysis tool for government financial performance.

Keywords: fiscal decentralization, fiscal measures, financial independence, and efficiency of budget


Full Text:

PDF

References


Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

____________. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah .Jakarta.Salemba Empat.

Badan Pusat Statistik.

Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

____________.2002. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

____________. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah .Jakarta.Salemba Empat.

Ghozali, imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, cetakan keempat. Semarang: Badan Penerbit University Diponegoro.

Kaho, Yosef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik. Indonesia. Jakarta. PT.Bina Aksara.

Mahmudi.2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: STIM YPKM.

Mahsun, Firma.S, dan Herbertus.2006. Akuntansi Sektor Publik. Ed1. Yogyakarta : BPFE.Yogyakarta.

Mahyeldi.2009. Realisasi Pembangunan Padang 2009 Baru Capai 69,76 Persen,http://www.Padang.go.id.

Mardiasmo.2002.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. UADPress. Yogyakarta.

Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi sektor Publik Edisi 2.Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah tentang Pengeluaran Daerah Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 104-110 Tahun 2000 tentang Regulasi Pengelolaan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 dan Tahun 1996 tentang tata cara penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .

Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Rasyidah Mustika.2009. Analisis Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah (Tugas Akhir). Politeknik Universitas Andalas.

Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No.32 Tahun 2004.

Ruslina.2003. Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se Sumatera Bagian Selatan (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

Tri Suprapto.2006. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004 (Skripsi). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja, HAW.2003. Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II.Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. Akuntansi Sektor Publik. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.

Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

di Indonesia .Jakarta:Rajawali Pers.

Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

di Indonesia .Jakarta:Rajawali Pers.