PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH, POLITIK ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT

Tessa Sanjaya - Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Abstract


This study aims to prove empirically the influence of regional financial regulation, budget politics, and the implementation of procurement of goods / services against budget absorption. This research is classified as causative research. The population in this study is 36 Regional Device Organizations (OPD) of West Sumatra Province. The sample in this study uses the Total Sampling method. The type of data used in this study is primary data. Data collection techniques using a questionnaire consisting of 4 respondents in each OPD so that the total questionnaires distributed were 144 questionnaires. The analysis method used is Multiple Regression Analysis using SPSS version 21.00. Based on the results of multiple regression analysis with a significance level of 5%, the results showed that (1) regional financial regulation had no significant positive effect on budget absorption with the β coefficient of -0.014 and a significance value of 0.903> 0.05, (2) Budget politics had a significant positive effect on the absorption of fencing with the β coefficient of 8.952 and a significance value of 0.000 <0.05. (3) The procurement of goods / services has no significant positive effect on budget absorption. With the β coefficient of -0.032 and a significance value of 0.664> 0.05.

Keywords: Budget Absorption, APBD, Regional Financial Regulation, Budget Politics, Implementation of goods / services procurement.


Full Text:

PDF

References


Abdullah, Syukri dan Nazri, Ramadhaniatun. 2010. Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Tesis (Tidak Dipublikasikan) Universitas Syiah Kuala.

Adi Priatno, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. E-Journal Universitas Brawijaya, Web link: http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/603/546, (diakses 22 Februari 2018)

Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. Jurnal Administrasi Publik. Universitas 17 Agustus Surabaya.

Arif, Emkhad. 2011. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Tesis (Tidak Dipublikasikan) Universitas Riau.

Bastian, Indra, 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. Yokyakarta: Paris Review.

Deddy Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti. 2010.Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.

Dwi Kuncoro, Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. Kalimantan Timur: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman.

Dwi Kuswoyo, Iwan. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.

Erliana dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Penerbit Brama Ardian

Gagola, Lady S., Sondakh, Jullie J., dan Warongan, Jessy D.L. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.

Gujarati, Damodar. 1999. Ekonomitrika Dasar. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.

Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.

Halim, A. dan S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan,dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Handayani, Cut Huri. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating. Jurnal SNA. Universitas Sumatera Utara.

Herryanto, Hendris 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta, Tesis (Tidak Dipublikasikan), Jakarta , FEUI.

Jawa Pos. 2017. https://www.jawapos.com/read/2017/08/28/153777/serapan-anggaran-di-bawah-10-pemprov-sumbar-di-warning-kemenkeu. Diakses 22 Desember 2017.

Juliani, Dian. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Universitas Gadjah Mada.

Kaharuddin. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa”, Studi kasus belanja DAK bidang Pendidikan, Tesis (tidak dipublikasikan), Universitas Sumatera Utara.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Martowardojo, Agus. 2011. Penyerapan Belanja Modal Menurun. Harian Suara Karya. Selasa, 20 Mei 2018.

Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis. Jakarta: UI.

Muchsin, M. dan Sofan, Andi Noor. 2011. Fenomena Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun. Yogyakarta. Paris Review Jurnal BPKP.

Nasional Republika. 2017. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov364t370-serapan-anggran-sumbar-masih-lambat. Diakses 22 Desember 2017.

Ngurah Anom, I.G. 2015. Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Advokasi. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Noviwijaya, A., dan Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Hlm 1.

Nugroho, M. A., dan Ananda, C.F. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akir Tahun Di KPPN Malang. Jurnal. FE dan Bisnis Universitas Brawijaya. (online) (http://JIM.FEB. UB.ac.id). Diakses 25 Mei 2018.

Priagung, Dimas Estu. 2016. Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, KepuasanKerja Dan PengawasanInspektorat Terhadap KinerjaKeuangan Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara). Tesis (tidak dipublikasikan).Universitas Jendral Soedirman.

Purtanto. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa (Studi atas Persepsi pada Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasadi Pemerintah Kota Tegal). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret. Web Link: https://eprints.uns.ac.id/19541/ (diakses 22 Februari 2018.

Putri, Carlin Tasya. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satker perangkat daerah di Pemprov Bengkulu. E-journal Universitas Bengkulu.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

_______________. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.

_______________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jakarta

_______________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jakarta.

_______________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jakarta.

_______________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta.

_______________. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

________________. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

________________. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan daerah. Jakarta.

________________. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan daerah. Jakarta.

________________. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuanganantara Negara dan Daerah-daerah. Jakarta.

Rubin, Irene S. 1997. The politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. New York : Chathan House Publishers.

Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif kulitatiF dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Setiawan, Ady.2014. Analisis Keterlambatan Penyerapan AnggaranBelanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro.Tesis (Tidak Dipublikasikan) Universitas Airlangga.

Ulum, Ihyaul. 2009. “Pengaruh Intellectual Capital TerhadapKinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia”. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Diunduh dari: http://eprints.undip.ac.id/17721/1/Ihyaul_Ulum.pdf, Diakses pada tanggal 17 Desember 2017.

Wibisono, Tri. 2012. “Tantangan antara Pertumbuhan dan Value For Money”. Warta Pengawasan, Maret 2012. Diakses 15 Februari 2018.

Yunarto, Imam. 2011. Memahami Proses Penganggaran untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran. Yogyakarta.Paris Review Jurnal BPKP. Paris Review Jurnal BPKP