Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat)

Akmal Akmal

Abstract


This study aimed to test and prove empirical evidence of: 1) the effect of council knowledges about budget with country finances supervision, 2) the effect of society participation on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision, 3) Effect of public’s rules transprance on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision. The type of this research is classified as causative research. The population in this study is the city’s council in West Sumatera. The sample was selected by using total sampling method. The data was analyzed by using moderating regression analysis.

There are 3 hypothesis in this research: 1) The  council knowledegs about budget have a significant positive effect to the public’s finances supervision, 2) The society participation have a significant positive effect on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision,  3) The public’s rules tranprance have a significant positive effect on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision. The results of statistical test prove that: 1) The  council knowledegs about budget have a significant positive effect to the public’s finances supervision. 2) The society participation does not support does not support on the relationship of council knowledges about budget to the finance supervision. 3) The public’s rules tranparance does not support on the relationship of council knowledges about budget with finance supervision.

This study suggested: 1) The country finances supervision to keep raise the council knowledge about budget and public’s rules tranparance to reach the vision and mission of the council to show a good performance, job’s division need to be watched, because with the budget invigilation from the council can raise up the council’s knowledge about budget and public’s rules tranparance. 2) For the next researchers who are interested in researching the same title should be adding other variables, such as organizational culture, motivation, and environmental uncertainty.

 

Key words: council knowledge about budget, country finances supervision, society participation, public rules tranparance


References


Ade, Muhammad. 1993. Akuntansi Pemerintah. Jakarta : FE UI

Saputra, Ari (2009). “Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan publik, Akuntabilitas Publik.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.

Erison. 2009. “ Mencermati Penggunaan APBD : Kasus APBD Kota Padang “. Melalui (www.Antaranews.com) [21/4/2010]

Erma, Noviaangsih. (2010). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).”

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Helmayunita, Nayang (2008).“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating.”

Husein, La Ode. 2005. Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung : CV. Utomo.

Isma, Coryanata. (2007). “ Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Jurnal SNA.

Kaho, dkk. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

. 2001. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Republik Indonesia.2001. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Bandung. Citra Umbara.Manajerial “ Journal Bisnis Strategi ,vol 10 Th VII, pp 48 – 61.

. Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

. Undang-Undang No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

. Undang-Undang No.58 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Rima, Rosseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Petisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Sopanah. 2003. “ Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal SNA VI. Hlm. 1160-1174.

Werimon, Ghozali dan Nazir,M.2007.” Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”.Jurnal SNA X. Hlm 1-22.

Yesi, dkk. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi.

Yudoyono, Bambang.2002. Otonomi Daerah.Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.